BERITA SUMEDANG – Kabupaten Sumedang tahun ini ditetapkan sebagai kabupaten Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) oleh pemerintah pusat.
“Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan yang kita lakukan tahun 2022 ini, harus extra ordinary (luar biasa) atau harus dilakukan dengan cara-cara di luar standar agar hasilnya optimal,” ujar Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan.
Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan bersama untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sumedang, Erwan melaksanakan Penandatanganan Deklarasi Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan.
Hal serupa dengan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), para kepala dinas dan perangkat daerah serta camat se- Kabupaten Sumedang.
Penandatanganan tersebut, merupakan komitmen bersama untuk terus berupaya melakukan program kegiatan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan.
“Deklarasi Gerakan bersama Lawan Kemiskinan merupakan sebuah komitmen dan kesatuan gerak seluruh pihak untuk membantu masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan agar dapat keluar dari garis kemiskinan,” kata Erwan yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Ia katakan itu, pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 di Pendopo Setda Kabupaten Sumedang, Selasa, 15 Februari 2022.
Dengan penetapan PPKE oleh pemerintah pusat, dirinya meminta kepada seluruh stakeholders untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan supaya masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat program tersebut.
“Untuk pemerintah kecamatan, saya minta agar segera melaksanakan Deklarasi Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan di tingkat kecamatan. Upaya itu untuk membangun gerak langkah yang sama dengan para stakeholders,” tuturnya menegaskan.
Menurut Erwan, angka kemiskinan tahun 2022 di Kabupaten Sumedang, sangat ditentukan oleh pelaksanaan Susenas l (Survey Sosial Ekonomi Nasional) 2022 yang akan dilakukan BPS pada Maret 2022.
Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan untuk mengawal pelaksanaan Susenas 2022 agar responden bisa menjawab kusioner dengan baik sehingga hasilnya optimal.
“Tidak boleh ada masyarakat yang menjawab asal-asalan. Apalagi kalau berharap dapat bantuan pemerintah sehingga menjawab tidak sesuai kenyataan, agar masuk kategori miskin,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir tak memungkiri angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih berada di atas Jawa Barat dan nasional. Bahkan angka kemiskinannya mengalami peningkatan dari 10,26 persen di tahun 2020 menjadi 10,71 persen di tahun 2021.
“Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yakni 9,71 persen dan Provinsi Jabar 8,4 persen, angka kemiskinan Kabupaten Sumedang masih tinggi,” ucap Dony.
Untuk itu, dirinya berharap para kepala dinas dan perangkat daerah serta camat, dapat mengkoordinasikan berbagai strategi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan. Hal itu, termasuk upaya kolaborasi Pentahelix ABCGM (Akademisi, Bisnis/pengusaha, Community/komunitas, Government/pemerintah, Media)
“Pelibatan Pentahelix, sangat diperlukan dalam pengentasan kemiskinan. Disinilah fungsi pemerintah sebagai kolaborator dalam memberdayakan seluruh modal sosial yang ada,” katanya.
Bupati Dony menyebutkan, setidaknya ada 7 langkah dalam pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan tepat manfaat.
Pertama, memanfaatkan Rumah Besar penanganan kemiskinan sebagai wadah untuk mensejahterakan masyarkat. Kedua, dengan investasi akan meningkatkan pendapatan dan ekonomi. Ketiga, menggerakkan sektor wisata.
Kemudian keempat, membuat program kegiatan penanggulangan kemiskinan di tiap SKPD dan kecamatan. Kelima, merealisasikan anggaran. Keenam, menggerakkan Bumdes. “Terakhir atau ketujuh, memaksimalkan Dana Desa APBDes,” ucapnya. (Joe)***
