BERITA SUMEDANG – Pembangunan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) masih menyisakan permasalahan.
Seperti halnya yang dialami warga Dusun Cikeusik, Desa Pamekasan Kecamatan Rancakalong.
Mereka melakukan audensi terkait ganti rugi pembebasan lahan projek tol Cisumdawu, Senin 21 Maret 2022.
“Audiensi tersebut didasari adanya pengaduan masyarakat yang diterima DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI,” kata Kasi Humas Polres Sumedang, AKP Dedi Juhana dalam siaran persnya di Sumedang, Senin, 21 Maret 2022.
Audiensi itu, dihadiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Anggota DPD RI Eni Sumarni, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono yang diikuti perwakilan warga sekitar 100 orang.
Ia mengatakan, pengaduan itu disampaikan masyarakat 518 KK (kepala keluarga) pemilik tanah, tanaman dan bangunan di lima desa, yaitu Desa Ciherang, Pamekaran, Sirnamulya, Margaluyu dan Desa Girimukti di Kabupaten Sumedang.
“Masyarakat kelima desa tersebut, menyampaikan beberapa permasalahan,” tutur Dedi
Permasalahan itu, lanjut dia, di antaranya realisasi pola penggantian yang tidak sesuai dengan paradigma ganti untung. Justru malah sebaliknya, objek lahan dan rumah mereka sudah dilakukan eksekusi, sebelum kesepakatan penggantian dana disetujui dan diterima warga.
Selain itu, warga terdampak belum memiliki rumah yang layak, objek tanah dan bangunan diambil alih kepemilikannya oleh aparat pemerintah desa.
“Termasuk, luas objek tanah yang diukur oleh petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional), tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB),” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk hasil dari audensi tersebut, Ketua DPD RI La Nyalla berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan gubernur Jawa Barat serta pihak yang terkait.
“Hasilnya, akan kembali disampaikan kepada warga yang terkena dampak pembangunan jalan tol Cisumdawu,” ucap Dedi. (Joe)***
