BERITA SUMEDANG – Bupati H Dony Ahmad Munir mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Oleh karena, menjadikannya Sumedang sebagai tempat Sosialiasi Optimalisasi Peran Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.
Hal itu, Dony sampaikan saat membuka kegiatan yang diikuti oleh para Ketua (Badan Pemusyawaratan Desa) BPD se-Kabupaten Sumedang di Graha Asia Plaza Sumedang, Rabu, 12 April 2023.
Baca juga: Ketua BPD se-Kabupaten Sumedang Ikuti Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
“Terima kasih. Dengan momentum ini, kita akan mendapatkan berbagai informasi yang nantinya akan menginspirasi kita dalam menjalankan tugas selaku BPD,” katanya.
Tugas BPD
Menurut Dony, tugas BPD akan bermuara kepada peningkatkan pengawasan yang baik sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu juga, Dony menambahkan, BPD merupakan instrumen di desa dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Sehingga, melalui sosialisasi tersebut diharapkan mampu menjadi tempat untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan para Ketua BPD.
“Pengetahuan, pengalaman dan jaringan bisa mendapatkannya secara formal maupun nonformal. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi seperti ini,” ujarnya.
Baca juga: Ketua MPR RI: BPD Miliki Peran Penting Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa
Dony menyebutkan, Kabupaten Sumedang telah memiliki terobosan baru atau inovasi di bidang pengawasan.
SAKIP Desa dan Zona Integritas Desa (ZIDes)
Diantaranya, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dan implementasi pembangunan Zona Intergitas Desa (ZI Des).
“Inovasi tersebut sebagai alat dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government menuju aparatur pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN,”jelas Dony.
Sehingga, menurut Dony dapat meningkatkan pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja desa.
Lebih lanjut, Dony jelaskan untuk mengetahui seberapa besar atau tingkat implementasi inovasi tersebut, secara berkala melaksanakan evaluasi tool Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
Dony juga, berpesan kepada para peserta untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai dialog yang positif untuk bersama-sama mendorong optimalisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
“Berharap kegiatan ini mampu meningkatnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK dan DPR dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Desa,”ujarnya.
Baca juga: Usulan Kepala Desa Peningkatan Alokasi Untuk Desa Dari APBN Dapat Dukungan Ketua MPR RI
Sehingga, Dony katakan meningkatnya mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan.
Selain Bupati Sumedang, hadir sebagai narasumber sosialisasi, Komisi XI DPR RI H. Jefry Romdonny dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang.(Ukie)***
