SUMEDANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, refomasi birokrasi tidak semata-mata hanya menyederhanakan struktur birokrasi, melainkan adanya kecepatan birokrasi dalam pengambilan keputusan, perizinan dan memberikan pelayanan publik melalui teknologi informasi secara terpadu.
“Kecepatan pengambilan keputusan menangani kasus stunting, wilayah rawan bencana longsor dan banjir serta penanganan rumah tidak layak huni. Berbagai permasalahan ini bisa terdeteksi dan ditangani dengan baik oleh Pemkab Sumedang,” kata Tjahjo saat launching “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kab. Sumedang” di Gedung Negara, Pemkab Sumedang, Selasa (23/2/2021).
Hadir di antaranya, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Wabup Sumedang Erwan Setiawan, Sekda Kab. Sumedang Herman Suryatman, Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robbyanto, Dandim 0610/Sumedang Letkol Inf Zaenal Mustofa dan tamu undangan penting lainnya.
Menurut Tjahjo, reformasi birokrasi juga, tidak hanya harus profesional. Akan tetapi, harus cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari mulai kecepatan pembuatan e-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, izin usaha, termasuk penerbitan SIM. Kedepan, pembuatan SIM bisa diantar ke rumah.
“Kecepatan ini yang diinginkan Pak Jokowi. Dengan adanya penerapan prokes yang makin ketat, harus pandai-pandai berinovasi. Selesainya Undang-Undang Cipta Kerja harus diringi pemda dengan kecepatan memberikan pelayanan,” ujar Tjahjo.
Sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo, kata dia, Kemenpan RB akan terus mendukung setiap kepala daerah yang berani mengambil keputusan dalam melakukan inovasi, terlebih di masa pandemi Covid-19.
“Setelah pandemi mereda, kami akan memberikan apresiasi khusus kepala daerah yang telah melakukan inovasi untuk belajar ke negara lain dan menambah wawasan terkait pelayanan kepada masyarakat. Bisa ke negara di Eropa bisa juga ke Korea Selatan,” tuturnya.
Tjahjo mengapresiasi inovasi layanan publik di Kab. Sumedang. Layanan publiknya dinilai sudah terintegrasi dengan baik. “Ini yang diinginkan Pak Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi,” katanya.
Untuk SPBE, tidak hanya diterapkan pemerintah daerah di Jawa Barat saja, tetapi harus semua daerah di Indonesia. Semua daerah di Indonesia, diharapkan melakukan studi tiru ke Sumedang. Karena selain menjadi kota budaya, spiritual, tujuan wisata, Sumedang juga pemerintahan yang inovatif. “Sumedang yang memiliki 270 desa dan 7 kelurahan dengan penduduk sekitar 1, 2 juta jiwa, mampu tumbuh dengan baik,” tuturnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, Pemkab Sumedang pun kini memiliki fasilitas command center. Tidak semua daerah kabupaten dan kota, memiliki fasilitas command center. Dulu, yang punya Kota Bandung dam Bogor. Kini, Kab. Sumedang punya bahkan dengan alat yang lebih canggih dan datanya detail.
Dari mulai data stunting, angka kemiskinan, jumlah rutilahu sampai data penduduk desa, datanya tersaji secara lengkap di command center Pemkab Sumedang. Bahkan bupati bisa melihat langsung, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang aktif dan tidak pada command center tersebut. “Ini yang diinginkan Pak Jokowi, satu data yang lengkap dan detail. Jadi, Sumedang bukan hanya kita tahu saja, tapi serba tahu semuanya,” ujar Tjahjo.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, Kab. Sumedang kini dihadapkan pada 3 tantangan disruption (perubahan dari hal yang bersifat kuno atau konvensional menjadi sesuatu yang menarik yang berpotensi terbentuk pasar baru-red). Ketiga tantangan itu, yakni Pandemi Disruption, Digital Disruption dan Milenial Disruption.
Solusi untuk.menjawab tantangan itu, dengan melakukan reformasi birokrasi yang meliputi 8 perubahan. Dari ke-8 perubahan itu, Pemkab Sumedang memprioritaskan pada perubahan tata laksana. “Guna mengungkit area reformasi birokrasi, dieksekusi dengan SPBE. Jadi, SPBE bisa mengakselerasi 8 perubahan itu, melalui tekhnologi informasi. Alhamdulillah, indeks SPBE kita sekarang mencapai 3,8, bisa mengalahkan Banyuwangi yang hanya 3,2. Kami akan berupaya agar indeks SPBE bisa menembus 4,15,” katanya.
Dengan SPBE, kata Bupati Dony, akan ada lompatan jauh guna mewujudkan visi Sumedang Simpati tahun 2023 menuju “World Class Goverment”. “Saya sangat yakin, bisa mewujudkan world class goverment dengan sejumlah indikator pendukungnya,” tuturnya.
Dony mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi, modal utama mewujudkan SPBE yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan yang efektif masyarakat. “Selain dukungan dari berbagai pihak, tentunya perlu percepatan dalam perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital,” ucapnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, kehadiran fasilitas command center pun, salah satu bentuk percepatan transformasi digital di Kab. Sumedang. Command center itu tidak hanya menyajikan data secara digital, melainkan juga menjadi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan pimpinan.
“Jadi data-data ini menjadi bahan bagi saya selaku pimpinan untuk mengambil kebijakan berdasarkan fakta, knowledge, insight, dan wisdom. Ini yang kita kembangkan di command center,” ucapnya.
Dikatakan, berbagai aplikasi yang menyangkut pelayanan publik dan pemerintahan sudah terintegrasi di command center, mulai dari e- Office, e- Sakip, aplikasi Markonah, Mauneh, Maijah, Mauti, Amari, Tahu Sumedang dan Sitabah. “Aplikasi yang terakhir ini yakni ‘Sitabah’ atau Sistem Informasi Tanggap Bencana Musibah telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak saat penanganan longsor di Cimanggung. Karena semua donasi dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel serta bisa diakses langsung oleh umum. Termasuk data-data korban disajikan lengkap, nama dan alamatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutannya mengatakan, dengan digitalisasi, semua masyarakat bisa mengetahui sekecil apapun pelayanan yang diperlukan masyarakat. “Harapan kami bukan hanya di Kab. Sumedang, kabupaten lain pun bisa seperti ini. Para pemangku kebijakan bisa mengetahui hal-hal kecil di masyarakat,” ucapnya.
Ia pun merasa bangga atas kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir dan Erwan Setiawan yang memiliki visi jauh ke depan serta mampu mengakselerasi pembangunan bersama Pemprov Jawa Barat. “Saya yakin Jawa Barat bisa tercapai visi misinya, karena ada kebersamaan dan kolaborasi dengan para bupati dan wali kota. Sumedang maju, Jawa Barat maju. Sumedang hebat, Jawa Barat pun ikut hebat,” ujarnya. (Hadadi)***
