SUMEDANG – Setelah selesai pencarian dan evakuasi 40 jasad korban yang tertimbun longsor di Dusun Bojong Kondang, Ds. Cihanjuang, Kec.Cimanggung, Pemkab Sumedang kini memokuskan pada penanganan pengungsi dan relokasi warga. Setelah itu, dilanjutkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Sekarang kami fokus untuk penanganan pengungsi. Sekaligus juga, terus update data terakhir pengungsi di 3 zona pengungsian,” ujar Sekda Kab. Sumedang Herman Suryatman di kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Rabu (20/1/2021).
Ia menyebutkan, ketiga zona pengungsian itu, antara lain zona satu di Cipareuag untuk warga di sekitar lokasi longsor sebanyak 465 orang. Zona dua di sekitar perumahan SBG untuk warga 513 orang yang terancam longsor. “Sedangkan zona tiga, di Madrasah Az-Zahra untuk warga 148 orang yang terkena banjir,” kata Herman.
Adapun jumlah pengungsi, kata dia, total mencapai sekitar 314 KK (kepala keluarga) atau 1.126 jiwa. Guna melihat perkembangan data dan jumlah pengungsi, bisa dilihat di aplikasi “Sitabah” (Sistem Informasi Tanggap Bencana dan Musibah). Data dan jumlah pengungsi, sudah di- entry ke dalam aplikasi Sitabah. Termasuk data dan jumlah korban longsor hingga total bantuan juga. Khusus untuk total bantuan hingga kini mencapai Rp 2, 43 miliar.
“Jadi, data terkait bencana longsor dan banjir Cimanggung sudah lengkap di aplikasi ini. Aplikasi yang hanya dibuat dalam dua hari ini, menjadi media efektif warga untuk mengakses informasi kebencanaan. Datanya pun bisa dimanfaatkan untuk menajemen kebencanaan,” ucapnya.
Menurut Herman, Pemkab Sumedang juga telah bekerja sama dengan Badan Geologi untuk melakukan analisis saintifik di lokasi rawan bencana. “Kami sudah melakukan berbagai langkah persiapan kemana akan direlokasi dan skemanya seperti apa berdasarkan zonasi? Yang pasti, untuk zona merah warga tidak boleh tinggal di zona tersebut,” tuturnya.
Jumlah warga yang harus direlokasi seluruhnya 131 KK. Warga sebanyak itu, antara lain 41 KK dari zona 1 Bojong Kondang dan 90 KK dari zona 2 Perum SBG.
Ia menambahkan, ada pun skema pertama yakni relokasi secara terpusat dengan menyediakan lahan di Desa Tegalmanggung. Lahannya sudah cek koordinatnya, yakni tanah milik desa. Nantinya, ada proses tukar guling karena tanah milik desa harus diganti.
“Dalam pembangunan rumahnya, ada fasos dan fasum (fasilitas soaial dan faailitas umum) yan akan dibangun Kementerian PUPR dan BNPB,” katanya.
Hanya saja, kelemahan skema satu, jaraknya cukup jauh sehingga minat warga biasanya kurang optimal. “Ada kemungkinan warga enggan pindah karena jaraknya yang jauh,” ucapnya.
Untuk skema kedua, bekerjasama dengan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas). Asprumnas akan menyediakan Perumahan El Hago di Cilembu, Kec. Pamulihan. Di perumahan itu, tersedia 200 kapling. Jika warga 131 KK dialihkan ke perumahan itu, sangat dimungkinkan.
“Hanya saja, konsekuensinya standar biaya pembangunan sekitar Rp 150 juta per unit, termasuk fasos dan fasumnya,” ucapnya.
Di antara 2 skema itu, sambung Herman, pemda akan menganalisis skema mana yang tepat untuk relokasi warga hingga diusulkan kepada pemerintah pusat. “Akan kita pilih dulu, skema mana yang akan kami usulkan ke Jakarta atau pemerintah pusat,” tuturnya. (Hadadi)***
