BERITA SUMEDANG – Pemulung yang biasa “beroperasi” di wilayah Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, mempertanyakan Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos.
Sebab, sudah hampir setahun lebih tak dapat bantuan tersebut.
Padahal, dengan pekerjaannya sebagai pemulung, sudah pasti tergolong masyarakat tak mampu.
Baca juga: Petani Padi di Kabupaten Bandung Mengeluh! Kenapa Ya?
“Apalagi, ciri bahwa saya ini warga tak mampu, perangkat desa mengecat hijau persegi panjang tembok depan rumah.
Di tengah cat hijau itu tertulis ‘warga tak mampu dapat bantuan’. Selain itu, menempelkan stiker sebagai ciri warga tak mampu,” ujar Ade Kusmana (55).
Ia salah seorang pemulung warga Kampung Tenjolaya RT 01/RW 05, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Jumat, 2 September 2022.
Baca juga: Persib Bandung Raih Kemenangan Atas RANS Nusantara FC 2-1
Ade katakan itu, ketika sedang mengambil botol- botol plastik bekas di tong sampah di Perumahan Gading Tutuka 2, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang.
Menurut dia, betapa kecewanya dia, pekerjaan sebagai pemulung yang tergolong warga tak mampu, kenyataannya sudah hampir setahun lebih tak dapat bantuan BPNT dari Kemensos.
“Ari teun mere tanda warga kurang mampu, ari bantuannana teu aya. Asa hayang ceurik ngagoak (sudah menandai warga tak.mampu, tapi bantuannya tidak ada. Inginnya menangis keras),” ucap Ade dengan peluh membasahi kening dengan pakaian kotor.
Minta keadilan
Ia mengungkapkan, dirinya merasa tidak mendapat keadilan dari pemerintah. Betapa tidak, disaat warga lain mendapat bantuan, tapi dirinya yang jelas-jelas pemulung dan tergolong rakyat miskin, luput dari bantuan pemerintah.
“Warga lain yang punya warung saja, banyak yang kebagian. Tapi kenapa, saya tidak kebagian!” katanya mempertanyakan.
Merasa tak adil, Ade lantas mempertanyakan kepada perangkat desa yang bertugas mengurus bantuan tersebut. Sayang, jawabannya tak memuaskan.
Baca juga: Mantap! Senam Bedas Kabupaten Bandung Diperlombakan pada HUT RI
“Pegawai desa itu, hanya menjawab tidak tahu. Dari sananya juga begitu. Itu jawaban pegawai desa yang mengurus bantuan tersebut. Padahal, saya punya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), membawa kartu keluarga dan KTP,” ujarnya.
Ia mengatakan, dari hasil pengecekan langsung kepada warga sekitar yang mendapatkan bantuan, bantuannya berupa sembako. Seperti halnya beras kisaran 8-10 kg, ayam, ikan bandeng, apel, telur, dll.
“Kalau dulu, saya pernah dapat bantuan uang tunai seperti BLT. Nominalnya, Rp 475.000 setiap tiga bulan sekali. Akan tetapi, tos sataun, teu bijil deui. (Sudah setahun, tidak ada lagi). Pokoknya mah, tahun ini sampai sekarang, saya tidak dapat bantuan apa pun dari pemerintah,” tutur Ade mengeluhkan.
Baca juga: Mau Tahu Titik Terdalam Waduk Jatigede? Ini Ulasannya Berikut Data Lengkapnya
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Linjamsos (Perlindungan Jaminan Sosial) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Euis Sumiati di kantornya mengatakan,
penyaluran bansos BPNT untuk bulan Juni dan Juli 2022, sudah tersalurkan ke semua wilayah kecamatan, termasuk wilayah Kecamatan Cangkuang.
Bantuannya berupa beras dan sembako senilai Rp 400.000 untuk dua bulan.
“Bahkan saya langsung mantau ke lapangan seperti ke Kec.Cimaung Pangalengan termasuk ke Ciparay 16 Agustus lalu, semua bantuan sudah tersalurkan ke para KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” tuturnya.
Baca juga: Tinjau Progres Tol Cisumdawu, Menko Luhut Kunjungi Kota Sumedang
Sejumlah Kendala BPNT tak Turun
Apabila ada warga tak mampu di Kec. Cangkuang yang belum kebagian, lanjutnya, kemungkinan terkendala beberapa masalah.
Misalnya, kartunya tidak aktif. Masalah itu, bisa karena terjadi kesalahan data nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), data KTP atau data lainnya.
Bisa juga, warga bersangkutan mendapatkan dobel bantuan.
Baca juga: Ki Daus dan Ceu Edoh Preman Pensiun, Bintang Tamu Lomba Karaoke HUT RI
Misalnya, selain mendapat bansos BPNT, juga PKH (Program Keluarga Harapan).
“Aturannya, tidak boleh dapat dua bantuan berbeda, BPNT dan PKH,” ujar Euis.
Ia mengatakan, bisa juga karena saldo di kartunya nol. Sebab, bukan mustahil, ada warga lain yang memakai kartunya bahkan tahu nomor PIN kartunya.
Baca juga: Warga Rebutan Ratusan Ternak Gratis yang Dilepas Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir
“Bisa jadi, uang bantuan di kartunya ada yang mencairkan, karena kartunya tidak dipegang oleh KPM-nya langsung.
Fatalnya lagi, memberitahukan PIN-nya padahal rahasia. Itu biasanya menimpa pada KPM lansia,” tuturnya.
Lebih jauh Euis menjelaskan, untuk mengecek masih aktif tidaknya kartu BPNT, termasuk kemungkinan terjadi kesalahan data, bisa menanyakan langsung ke desa setempat.
Baca juga: Nama Joko Widodo Dapat Suara Tertinggi, Peserta Musra I Jabar Ingin Jokowi Nyapres Kembali
“Di desa ada petugas khusus. Bisa nanya ke Puskesos (pusat kesejahteraan sosial), operator atau fasilitator. Jadi, kalau ada masalah bansos BPNT, cek ke desa langsung,” ucapnya. (Aje)***
