BERITA SUMEDANG – Sejumlah warga di bawah naungan Forum Silaturahmi Warga (Forsiwa) Desa Cibeureuyeuh, Kecamatan Conggeang mendatangi kantor investor Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) PT CKJT (Citra Karya Jabar Tol) di Cimalaka.
Pantauan BeritaSumedang.com di kantor CKJT Cimalaka, Selasa, 17 Januari 2023, kedatangan warga untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutannya.
Salah satu aspirasinya, meminta CKJT untuk membangun jembatan penyebrangan orang (JPO) di ruas jalan tol di wilayah Desa Cibeureuyeuh.
Baca juga: Mau Coba Jalan Tol Cisumdawu dari Pamulihan sampai Cimalaka? Ayo Sekarang Mumpung Gratis!
Passlnya, bentangan jalan tol telah memisahkan dua wilayah pemukiman masyarakat hingga menyulitkan sebagian warga untuk mengakses fasilitas umum dan sosial.. CKJT langsung menerima sekaligus mempersilakan warga untuk beraudiensi
Kedatangan mereka mendapat pengawalan dan pengamanan aparat kepolisian dan TNI, termasuk Satpol PP, hingga penyampaian aspirasi berlangsung aman dan kondusif.
Ketua Forum Silaturahmi Warga Desa Cibeureuyeuh, Kecamatan Conggeang, Ermi Triaji mengatakan, warga meminta CKJT untuk segera membangun JPO di ruas jalan Tol Cisumdawu di wilayah Desa Cibeureuyeuh.
Jalan tol membelah jadi dua wilayah
Baca juga: Ini yang Menghambat Proses Pembangunan Tol Cisumdawu
Sebab, jalan tol itu telah membelah dua pemukiman masyarakat, yakni di Dusun Cidempet yang merupakan pemukiman lama.
Di sana, sudah ada berbagai fasilitas umum dan sosial, seperti sekolah, madrasah dan kantor desa.
Sementara di Dusun Kebonkaler merupakan pemukiman baru yang belum memiliki berbagai fasilitas tersebut.
“Dengan adanya jalan tol Cisumdawu, warga di pemukiman baru susah untuk mengakses berbagai fasilitas yang sudah ada di pemukiman lama,” kata Ermi.
Ia mengatakan, meski ada jalan lain, jaraknya cukup jauh harus melewati wilayah desa lain, yakni Desa Conggeang Wetan.
Anak-anak yang mau sekolah, warga yang akan membuat KTP ke kantor desa dan yang akan ke sawah, jalannya harus berkeliling dengan jarak yang cukup jauh.
Baca juga: Berapa Sih Panjang Jalan Tol Cisumdawu? Ini Data Lengkapnya
“Dengan kondisi itu lah, kami memohon kepada CKJT untuk membangun JPO di jalan tol guna memudahkan warga mengakses fasilitas pendidikan, ekonomi dan pelayanan pemerintahan ” ujar Ermi.
Harus ada aspek legal
Saat beraudiensi, kata dia pihak CKJT pada dasarnya menyetujui dan menerima aspirasi pembangunan JPO tersebut.
Hanya saja, permohonan itu harus ada aspek legalnya. Apalagi pembangunan JPO itu bisa memakan biaya besar hingga mencapai kisaran Rp 2-4 miliar.
Prosedurnya, warga harus rnengajukan permohonan tertulis kepada Pemkab Sumedang.
Baca juga: Masa Depan Jatigede Jadi Kawasan Wisata Tarap Dunia, Ridwan Kamil: Apalagi Ditunjang Tol Cisumdawu
Selanjutnya, pemda mengajukan kembali kepada CKJT. Lalu CKJT menyampaikan lagi ke BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol).
“Kalau sudah mendapat persetujuan dari BPJT, baru lah membangun JPO baru di luar gambar yang sudah ada. Jadi, JPO ini sifatnya tambahan,” ujarnya.
Ermi menambahkan, warga juga meminta supaya ada pembatasan waktu operasional lalu lintas kendaraan projek.
Seperti halnya tidak beroperasi saat jam masuk dan keluar anak sekolah dan jam kerja kantoran. Sebab, operasional kendaraan projek membuat jalan jadi rawan kecelakaan.
Baca juga: Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Satyabudi : Jalan Tol Cisumdawu Seksi 2 dan 3 Layak Digunakan
“Kami juga minta, CKJT memperbaiki jalan-jalan desa dan kabupaten yang rusak. Selain itu, membuka lapangan pekerjaan bagi para penggarap yang kehilangan pekerjaannya alias menganggur,” ucapnya.
Dalam audiensi, Direktur Teknik PT CKJT Bagus Medi Suarso mengatakan, warga harus menyampaikan aspirasi secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemkab Sumedang. Setelah itu, Pemda akan menindaklanjuti kembali dengan mengajukan kepada CKJT.
“Kalau sudah ada legal aspek seperti itu, baru lah kami akan menyampaikan kepada kementerian PUPR dan BPJT,” ujarnya.
Baca juga: Update Jumlah Korban Meninggal Dunia Kecelakaan Maut Tol Surabaya-Mojokerto, Jadi 14 Orang!
Ia mengatakan, untuk teknisnya harus membuat tim kecil yang melibatkan.CKJT, pemda dan perwakilan warga.
Sebab, pembangunan JPO itu, harus menentukan lokasinya, konstruksi termasuk pembiayaannya. Terlebih biaya pembangunan JPO bisa mencapai miliaran rupiah.
“Kalau sudah ada tim kecil, nanti kita sama-sama survey ke lapangan,” tutur Bagus Medi. (Aje)***
