BERITA SUMEDANG – Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Dalam upaya, menjadikan 120 desa di 10 kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan Bhakti Karya Praja (BKP).
Untuk penempatan, Praja Utama IPDN Angkatan XXX Tahun Akedemik 2022/2023.
Baca juga: Capai 76 Persen, Gedung Perpustakaan Tuntas November
Hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Herman Suryatman sampaikan.
Seusai, menerima kunjungan Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) IPDN Subiyono beserta jajaran di Ruang Rapat Sekda, Rabu, 19 Oktober 2022.
“Dalam pelaksanaannya nanti akan menyesuaikan dengan tugas akademik dari kampus,” terangnya.
Lebih lanjut, Herman jelaskan mengenai tugas para praja dari Fakultas Manajemen Pemerintahan yang menyebar di 10 Kecamatan dan 120 Desa.
Optimalisasi Transformasi Digital
Menurut Herman, sekarang ini ia masih mendalami dan cek ricek, mengenai kesiapannya yang sesuai dengan tugas akademik.
Baca juga: Tangani Segera ODGJ di Sumedang
Selain itu, juga sinergis dengan kebutuhan tematik Pemerintah Daerah yaitu optimalisasi transformasi digital di desa.
“Jadi kita akan padukan antara tugas akademik IPDN dengan kebutuhan kita untuk mengoptimalkan transformasi digital di desa,” ujarnya.
Terakhir, Herman berharap kegiatan BKP IPDN dapat berdampak kepada kinerja pemerintahan di desa.
“Mudah-mudahan akan berdampak pada peningkatanan kinerja pemerintahan desa, masyarakat sejahtera, masyarakat miskin turun, stunting turun dan pelayanan publik meningkat,” katanya.
Sekitar 665 Praja IPDN Mengikuti BKP
Sementara itu, Kepala LPM IPDN Subiyono menerangkan, rencananya BKP di Sumedang diikuti sekitar 665 Praja IPDN.
“Tujuannya untuk mengaktualisasikan kemampuan praja melalui pengabdian kepada masyarakat serta mencermati dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang berkaitan dengan program studi untuk menuangkannya dalam laporan BKP sesuai kaidah penulisan karya ilmiah,” tuturnya.
Herman berharap, BKP dapat meningkatkan kemampuan praja dalam mengkaji relevansi bidang ilmu sesuai dengan program studi dalam hubungan dengan manajemen pemerintahan daerah dan kondisi masyarakat setempat.
“Ini bisa menjadi refernsi keilmuan di bidang pemerintahan yang dapat mengimplementasikan dalam praktik pemerintahan sekaligus mencermati kesesuaian antara dunia kampus dengan dunia kerja sesungguhnya,” ucapnya.
Baca juga: Sumedang Masuk 10 Besar JDIH Nasional Terbaik
Terkait tema BKP, Subiyono menyebutkan akan mengusung tema “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Efisien dan Efektif serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat”.
“Sub Tema BKP-nya sesuai dengan Prodi di masing-masing Fakultas yang bersinergi dengan program desa/kelurahan,” katanya. (Ukie)***
