BERITA SUMEDANG – Guna mengendalikan inflasi daerah di wilayah Kabupaten Bandung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kab. Bandung gelar Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi.
OPM bersubsidi tersebut untuk 22 kecamatan. Sementara 9 kecamatan lainnya menyusul.
Peluncuran OPM bersubsidi, berlangsung di DP (Daerah Pembangunan) III. DP III itu, meliputi Kecamatan Cileunyi, Bojongsoang.
Selaim itu, Cilengkrang, Cimenyan, Rancaekek, Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Solokanjeruk, Majalaya, Paseh dan Ibun.
Peluncuran OPM bersubsidi oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna. Turut mendampingi Kepala Disperindag Kabupaten Bandung Dicky Anugrah.
Termasuk perwakilan Bulog dan jajaran Forkopimda Kab. Bandung di Kantor Kecamatan Cileunyi dan Solokanjeruk.
Baca juga: Persib Bandung Berhasil Bawa Pulang Tiga Poin, Usai Bungkam Tuan Rumah Arema FC 2-1
“Kita sudah mulai melaksanakan penyebaran dan pembagian OPM di 22 kecamatan untuk tahap pertama. Insya Allah pada APBD Perubahan nanti, untuk 9 kecamatan sisanya.
Mudah-mudahan melalui program ini (OPM bersubsidi) ini, bisa mengurangi dan meringankan beban kebutuhan masyarakat.
OPM bersubsidi ini, untuk menyikapi inflasi saat ini imbas adanya kenaikan BBM,” ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Ia katakan itu, pada peluncuran OPM Bersubsidi di Kantor Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin 26 September 2022.
Baca juga: Dapat Uang! Ratusan Warga Miskin KPM Ciparay Kabupaten Bandung Sumringah, Uang Apa Ya?
Hadir mendampingi bupati, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung.
Menurut Bupati Dadang, pada pelaksanaan OPM bersubsidi tersebut, masyarakat hanya membeli 40 persen.
“Yang seharusnya 160.000 per paket, warga hanya membayar 40 persen menjadi Rp 63.000. Pemda gang membayar sisanya,” tuturnya.
Menurut dia, ada sekitar 12.000 penerima manfaat dalam OPM bersubsidi tersebut. Jumlah penerima manfaat sebanyak itu, berdasarkan data para kepala desa dan camat di Kabupaten Bandung.
Baca juga: Terminal Bayangan Perburuk Kesemrawutan Wajah Perkotaan
“Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa, RW dan RT, saya yakin kini lagi fokus bersama-sama melayani kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Tiga sumber anggaran
Ia menyebutkan, ada tiga sumber anggaran untuk menyikapi inflasi di Kabupaten Bandung. Itu berdasarkan surat edaran dan instruksi dari Kemendagri.
Sumber anggaran pertama, yakni dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 22 miliar, termasuk Rp 8,9 miliar dari bonus DID (Dana Insentif Daerah) untuk pemerintah daerah.
Baca juga: Alat Penyaring Berbahan Alami Ini, Mampu Bersihkan Limbah Cair B3
“Kalau dana Rp 22 miliar ditambah Rp 8,9 miliar, hampir Rp 31 miliar. Anggaran sebesar itu, untuk menyikapi inflasi di Kabupaten Bandung,” tutur Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna.
Sumber anggaran yang kedua, sambungnya, melalui program pentahelix. Dirinya mengajak sekaligus mengimbau kepada para pengusaha untuk memberikan kepedulian sosial kepada masyarakat dalam menyikapi inflasi.
Ketiga, program yang sifatnya rutin , seperti OPM. “OPM Bersubsidi ini berasal dari APBD Kabupaten Bandung, dari anggaran sebelumnya,” ucapnya.
Baca juga: BBM Naik! Pemerintah Siap Salurkan BLT BBM Dan Masyarakat Boleh Ajukan Diri Jadi KPM
Lebih jauh Dadang menyebutkan, daerah yang paling terdampak, yaitu daerah perbatasan. Seperti halnya Pangalengan, Kertasari termasuk kawasan Pacira (Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali).
Itu diketahui saat dirinya melaksanakan program Bunga Desa (Bupati Ngamumule Desa),
“Sebetulnya, daerah perkotaan yang rawan kemiskinan. Berbeda dengan perkampungan dan perdesaan. Kalau perdesaan, saya tidak begitu khawatir karena di pedesaan lahannya subur,” katanya.
Baca juga: Ada Jalan Rusak! Lapor ke Dinas PUTR Kabupaten Bandung
Ia menambahkan, sejumlah pengusaha pun sudah berkumpul untuk memberikan cadangan makanan atau paket sembako. Hal itu, untuk cadangan di masing-masing wilayah desanya.
“Insya Allah, ketersediaan pangan relatif aman di Kabupaten Bandung. Saya tak mau mendengar, ada warga yang tidak makan. Saya berharap ada kerjasamanya dari semua kepala desa,” katanya.
Rawan pangan
Akan tetapi, ia tak memungkiri di Kabupaten Bandung ada sejumlah desa rawan pangan. di antaranya di Desa Sugihmukti tercatat ada 420 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
“Di Kabupaten Bandung ini, ada 20 desa kategori rawan pangan,” katanya.
Baca juga: Petani Padi di Kabupaten Bandung Mengeluh! Kenapa Ya?
Terkait angka inflasi di Kabupaten Bandung, ia menyebutkan angka inflasi di Kabupaten Bandung relatif aman. Bahkan pemda berupaya agar terus menurun.
Selain itu, dirinya pun bersama Dinas Pertanian sedang membuat pola untuk membantu para petani dalam menyikapi inflasi.
“Dalam kondisi seperti ini, jangan berspekulasi. Saya juga mohon kepada pak Kapolresta Bandung untuk menangani jika ada penimbun,” ucapnya. (Aje)***
